menteri pada negeri (mendagri) gamawan fauzi menungkapkan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) daripada musi rawas masih terkendala masalah penetapan batas wilayah, katanya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain sudah kami evaluasi, tinggal soal batas wilayah dan belum tuntas, kata mendagri dalam kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, yang belum ditetapkan dengan pemerintah daerah setempat, merupakan salah Salah satu syarat untuk membuat sebuah daerah dimekarkan dari daerah induknya.
oleh karena tersebut, mendagri mengimbau pada pejabat pemerintah tenntang untuk melaksanakan lebih-lebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita bisa saja buat batas baru, tapi persoalan batas lama belum selesai, nanti malah meninggalkan konflik lagi soal batas. dengan begini dari tersebut selesaikanlah dengan gubernur terlebih dahulu semuanya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, di pasal 16 huruf d, disebutkan bupati-walikota mengatakan usulan pembentukan provinsi kepada gubernur, supaya mendapatkan persetujuan, melalui melampirkan dokumen aspirasi penduduk calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota juga keputusan bupati-walikota.
kemudian, di keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten terhadap presiden dengan menteri dalam negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan masyarakat menggarap aksi demonstrasi menuntut segera disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi itu berujung bentrok antara penduduk pendemo serta aparat daripada polres musi rawas yang dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, hingga menewaskan empat masyarakat.
massa juga membakar kantor polsek rupit dan polsek karang jaya dan terletak pada pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran dengan demonstrasi tak bisa ditolerir untuk mendesak pengesahan sebuah daerah baru.
kerusuhan tak membeli sebuah daerah disahkan. tidak boleh ada pemaksaan, berbagai harus berpedoman di aturan hukum, katanya.