kementerian selama negeri (kemdagri) hendak mengevaluasi anggaran penghasilan serta berbelanja daerah (apbd) untuk mengetahui efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) dalam semua pemda, tutur mendagri gamawan fauzi, selama jakarta, kamis.
beberapa kali presiden mengingatkan bahwa pada sederat daerah jumlah penduduk miskinnya masih selama atas 20 persen, namun rumah serta kendaraan pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tidak pantas, papar mendagri usai menjalankan peringatan hari otda 2013, pada hotel bidakara jakarta, kamis.
rencana evaluasi anggaran tersebut ingin dilaksanakan kemdagri bersama melalui unit kerja presiden jenis pengawasan serta pengendalian pembangunan (ukp4), dan dimulai di mei.
mendagri menyebutkan ketika ini sederat daerah diindikasikan hanya menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah agar pembangunan, tengah sisanya sebagian besar digunakan agar belanja aparatur ataupun gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk belanja modal harus ditingkatkan adalah tidak mahal 28 persen.
Informasi Lainnya:
sementara itu, anggaran dan paling ada digunakan dengan pemda adalah supaya berbelanja aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), juga perjalanan dinas. malahan ada dan belanja aparaturnya sampai 72 persen.
itu tidak adil, oleh karenanya harus dievalusi. kunjungi apbd-nya Satu per Salah satu, tegasnya.
saat ini, proses pra-evaluasi baru berlangsung di kemdagri, untuk kemudian dibicarakan melalui ukp4 di awal mei. hasil evaluasi mau dibuat secara rutin juga bertahap dan diberikan kepada presiden agar ditindaklanjuti.
hasil evaluasi juga akan diserahkan kepada gubernur, supaya dalam mengevaluasi apbd 2014 nanti perlu masa agar dicermati, jangan asal setuju saja, ujarnya.