sekretaris kabinet dipo alam selama 22 april pasang surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 dengan klasifikasi berguna mengenai laporan hasil kajian serta pemetaan badan info geospasial (big) tentang potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.
berdasarkan keterangan di laman terjamin sekretaris kabinet, senin, dikenalkan kiranya alasan pengeluaran surat edaran itu merupakan karena beberapa wilayah pada indonesia masih amat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan objek wisata transmigrasi.
melalui surat edaran yang ditujukan pada menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja serta transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, kaum gubernur juga bupati/wali kota berbagai indonesia itu, seskab menungkapkan tinggal arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono dalam sidang kabinet sedikit 25 juli 2012, khususnya mengenai dengan penanganan sengketa/konflik lahan.
menurut dipo alam, arahan presiden dalam sidang kabinet terbatas 25 juli tersebut diantara lain adalah pertama, sengketa lahan antara negara serta pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui warga supaya dicarikan solusinya secara komprehensif, bagus penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian dengan pendekatan sosial dan budaya.
Informasi Lainnya:
kedua, supaya para gubernur juga bupati/walikota selalu berusaha serta mengingatkan masyarakat kalau terjadi konflik lahan untuk dibicarakan lebih dahulu juga tidak mengerjakan pengrusakan juga pendudukan lahan dan melawan hukum.
ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif juga jangan ditunda untuk tak menjadi bom waktu. konflik lahan di sumatera utara, sumatera selatan, serta lampung diselesaikan melalui tepat, adil, juga tertib selama dua tahun serta dalam waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii.
keempat, penanganan sengketa lahan mesti mencari formula pendekatan hukum win-win solution, oleh karenanya negara tak dirugikan serta rakyat memperoleh kesejahteraan biarpun dunia upaya-upaya sedikit turun Kelebihannya.
kelima, pembentukan tim terpadu agar menangani kasus-kasus lahan, semisal konflik ptpn ii pada sumatera utara, konflik mesuji di lampung, serta konflik ptpn vii cintamanis di sumatera selatan.