mahasiswa pada kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah agar menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak yang masih marak terjadi sangat merugikan dan mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah mesti menghapuskannya sebab bertentangan melalui nilai keadilan dalam negeri ini, kata ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia mengatakan,sistem buruh kontrak yang telah dinyatakan mahkamah konstritusi tidak ada dasar hukumnya tetapi di kenyataannya selama negeri ini sistem tersebut baru diberlakukan dan amat mengeksploitasi buruh sehingga pemerintah mesti tegas menghentikan dan menghapuskannya.
nasib buruh selama negeri ini baru memprihatinkan sebab perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, makanya pemerintah mesti tegas menghapuskannya, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia meminta terhadap pemerintah supaya memberikan sanksi terhadap perusahaan dan memberlakukan sistem outsourcing terhadap buruh, serta buruh kontrak dan tak sesuai dengan amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak di hapus, mahasiswa serta meminta untuk buruh diberi upah bagus apalagi bagi mereka yang bekerja dalam atas masa normal yakni di atas 12 merek.
eksploitasi melalui upah rendah serta tak layak serta masih terjadi padahal mereka mesti berusaha selama atas normal dalam 12 merek supaya perusahaan. buruh merasa dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah mesti langsung melindungi buruh melalui membayar perusahaan memberlakukan merek kerja dalam delapan produk, dan tak lagi dalam 12 jam supaya buruh tak dulu tereksploitasi karena buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini makanya mesti dilindungi.
perusahaan serta harus menetapkan upah buruh yang bagus sesuai dengan upah minimun provinsi (ump) dan ditetapkan pemerintah karena baru ada perusahaan selama daerah ini yang tidak memberikan upah buruh pas dengan standar ump, katanya.
ia juga mendesak supaya perusahaan untuk memberikan garansi hari tua terhadap buruh, garansi kesehatan yang bersifat wajib dan membentuk peradilan perburuhan kepada buruh dalam daerah supaya mampu mencari perlindungan hukum dari pemerintah.
moment hari buruh 1 mei ataupun diketahui hari buruh sedunia harus menjadi moment untuk semakin mensejahterakan buruh, serta pemerintah untuk selalu menawarkan lapangan kerja kepada penduduk dan menyerahkan pendidikan juga layanan kesehatan bagi semua masyarakat dalam negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.